Arsitektur SPBE Kabupaten Mamuju Tengah
Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi kunci penting dalam lancarnya proses pelayanan dalam pemerintahan, baik dalam layanan publik maupun administrasi pemerintahan. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) menekankan pentingnya TIK untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Kab. Mamuju Tengah sebagai salah satu kota yang ada di Sulawesi Utara memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan menggunakan TIK sebagai pendukung layanan kepemerintahan. Kabupaten Mamuju Tengah telah menerapkan beberapa sistem aplikasi yang mendukung pelayanan bagi masyarakat. Namun, aplikasi-aplikasi ini, masih perlu ditingkatkan dan diintegrasikan satu dengan yang lainnya agar dapat meningkatkan pelaksanaan proses bisnis di setiap OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam rangka memenuhi RPJMD tahun 2021-2026. Dari hasil observasi dan hasil analisis dokumen RPJMD tersebut didapatkan hasil yaitu:
- Sistem informasi yang ada, akan dikembangkan berdasarkan pada strategi yang telah berjalan dan disesuaikan kebutuhannya dengan RPJMD tahun 2021-2026.
- Untuk memaksimalkan pemanfaatan ini, maka diperlukan arsitektur yang mendukung. Arsitektur yang dibangun ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022. Mengacu pada kedua kebijakan tersebut, domain arsitektur yang disusun mencakup arsitektur Layanan, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi, Infrastruktur TIK, dan Keamanan TIK. Selanjutnya, muatan peta rencana SPBE mencakup Tata Kelola, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan TIK, dan Audit TIK.
Dokumen ini merupakan hasil review dari dokumen Pengembangan Arsitektur SPBE yang telah disusun pada tahun 2021. Dokumen tersebut perlu disesuaikan dengan domain-domain arsitektur SPBE yang diatur pada Perpres No. 132 tahun 2022. Demikian pula dengan Peta Rencana yang disesuaikan dengan Arsitektur SPBE yang telah direview. Proses berjalannya SPBE ini harus dipantau pencapaiannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Kab. Mamuju Tengah untuk menguatkan peran Tim Koordinasi SPBE untuk mengarahkan dan mengawasi kesesuaian Arsitektur dan jalannya implementasi Peta Rencana, dan didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan TIK.